Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa, Kabag Hukum Beri Pengarahan Pembuatan Produk Hukum Desa
Evaluasi Produk Hukum Desa

Berita Terkait

• Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Banggai Kepulauan 0
• Jumlah Produk Hukum Daerah Dan MOU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 - 20220
• Peningkatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banggai Kepulauan0
• Konsultasi Hukum, BPD Desa Boluni dan Tokoh Masyarakat Pada Bagian Hukum Setda Banggai Kepulaun0
• banggaikep.go.id - SUB DOMAIN RESMI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN0
• Pemanfaatan domain banggaikep.go.id dalam pengelolaan email resmi Perangkat Daerah0
• Terintegrasinya JDIH Kab. Banggai Kepulauan Ke portal JDIH Nasional0
• Rapat Fasilitasi Raperbup Kabupaten Banggai Kepulauan0
• Pemerintah KAB. Banggai Kepulauan Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional KE-1110
• Integrasi Nasional 20180

Berita Populer

• Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Desa Pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Bulagi Selatan
• Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah
• banggaikep.go.id - SUB DOMAIN RESMI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
• Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa, Kabag Hukum Beri Pengarahan Pembuatan Produk Hukum Desa
• Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Banggai Kepulauan
• Pemerintah KAB. Banggai Kepulauan Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional KE-111
• Sosialisasi Peranan Pemerintah Desa Dalam Penguatan JDIH Kabupaten Banggai Kepulauan
• Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Desa Kampung Baru oleh Kabag Hukum
• Penilaian Kinerja Polres Banggai Kepulauan Melalui Sistem ITK-O Dihadiri 45 Respondens
• Pelaksanaan Sidang Keliling di Aula Enda Dharmalaksana Polres Bangkep

Salakan, JDIH Banggaikep - Penguatan Kelembagaan Pemerintahan ditingkat Desa dimaksudkan agar terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dan benar  atau Good Governace sehingga terbentuk pula Pemerintahan Desa yang baik dan Benar Good Goverment ditingkat desa. Dalam pelaksanaanya, Pemerintahan di Desa harus Tertib Administrasi, Sesuai Regulasi dan Penyelesaian masalah yang berjenjang.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banggai Kepulauan Kismanto, SH.,MH, sebagai himbauan dari Bupati Banggai Kepulauan H. Rais D. Adam, dalam setiap sosialisasi Produk Hukum Daerah agar menjadi pijakan bagi Pemerintah Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa, " Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang baik harus Tertib Administrasi, Tertib Regulasi dan Penyelesaian masalah harus berjenjang mulai tingkat desa , kecamatan dan kabupaten", Ungkapnya tegas, Rabu (24/6).

Selanjutnya, Kabag Hukum mengatakan, " Pemerintah Desa harus selalu melakukan konsultasi pada Bagian Hukum dalam Pembuatan Produk Hukum Desa dan Konsultasi yang berkesinambungan apalagi tentang penyelesaian masalah, Pemerintahan Desa, Bagian Hukum selalu terbuka dan menunggu kedatangan Pemerintah Desa untuk berkonsultasi".

”Demi kebaikan, Pembentukan Produk Hukum Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah  Banggai Kepulauan menganggap perlu tindaklanjut Pemerintah Desa dalam bentuk konsultasi yang intens pada Bagian Hukum", tutupnya.

Kegiatan dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan dimasa pandemi, kegiatan  dihadiri Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Banggai Kepulauan, Kepala Desa Gansal bersama Perangkat Desa dan Ketua BPD Gansal bersama Anggota, bertempat di Gedung Balai Rakyat Desa Gansal wilayah Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Pai